Rakyat Merdeka adalah salah satu surat warta nasional Indonesia yang didirikan pada April 1999 di Jakarta. Surat cerita ini merupakan molekul dari Jawa Pos yang menjelmakan pengumuman segenap histori politik dan Bersahabat paling utama sejak awal era reformasi di Indonesia. Koran ini memberatkan buletin politik taruh kata suguhan utama dan menyelenggarakan lebih dari 150.000 eksemplar setiap harinya. Pada tahun 2005, Rakyat Merdeka Grup menyebabkan surat kabar daring yang dinamakan Rakyat Merdeka Online (rmco.id) yang berhasil terserang 50 juta klik per bulan.
Aliran surat kementerian pemberitahuan ini pertama berpusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Palembang, Bandar Lampung, Banten dan seputar di Kalimantan serta Malaysia.[2] Sejak tahun 2002, semboyan surat kabar Rakyat Merdeka yang dulunya adalah "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "Political News Leader" yang mengandung arti bahwa harian ini ingin menjadi yang terdepan dalam buletin politik. Terkecuali isu politik, surat kabar Rakyat Merdeka serta menjelmakan wara-wara hiburan dan sport serta telah bertambah dari hanya 12 halaman menjadi 20 halaman.[2]
Beberapa surat laporan lainnya yang diterbitkan oleh Rakyat Merdeka yaitu Lampu Merah (pada tahun 2008 berubah menjadi Lampu Hijau), Banten Pos, Non Stop Bollywood, Haji, Satelit News, Tangsel Pos, Tangerang Pos, Lowongan Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah Biografi Politik Rakyat Merdeka. Satu buah partai politik yaitu sistem politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan maksud umum. Definisi lainnya yaitu suku yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa pula di definisikan, koalisi Segenerasi orang-orang) yang seasas, Sehaluan setujuan di bidang politik. Baik yang meniru partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok elemen partai yang Terkemuka Atau bisa pula meniru partai massa, adalah partai politik yang membesarkan cara kalau kelebihan jumlah anggotanya. Maksud grup ini ialah untuk mengantongi kewenangan politik dan mengalami kekuasaan politik - Kebanyakan dengan cara konstitusionil - untuk mengumpamakan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik memiliki keistimewaan perlu dalam rangkaian demokrasi Indonesia. Hal itu sealiran dengan Undang Undang No.2 Tahun 2008 di Soal 11 yang melafalkan bahwa partai politik memiliki beberapa kemujaraban diantaranya pendidikan politik bagi bidang dan masyarakat luas serta yang tidak menurut urgen yakni dalam metode rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokerasi yang ada. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi sudiana di acara Arena Kenaikan Keutamaan Demokrasi Pada Perihal Lembaga Demokrasi. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahann Umum (Ditjen Polpum) lewat Direktorat Politik Dalam Negara itu digelar karena memantau pentingnya keistimewaan partai politik (parpol) terkait Pemodalan Di Indonesia penanaman partai politik sesuai amanat Kesibukan 34 ayat (3) UU No.2 Tahun 2011 bermotif donasi keuangan dari APBN/APBD yang diberikan dengan cara proporsional, untuk partai politik yang mendapati kursi di DPR RI/DPRD Ranah dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Penghitungannya ikut jumlah perolehan suara sah," kata Didi. Menyambung peribahasa Termasuk Laode Ahmad selaku Direktur Politik Dalam Tanah serta mengelah bahwa saat ini, besaran moral uluran tangan keuangan parpol terbelah dalam tiga Warga Untuk tingkat udel se gede Rp1000 per suara sah, tingkat daerah segede Rp1200 per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota se besar Rp1500 per suara sah. Besaran nilai pemberian keuangan parpol tersimpul dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan rayon selesei ki mencatat syarat Menteri Dalam Zona Laode pun mengingatkan tercantol pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian keuangan parpol. Sesuai Acara 32 Permendagri 36 Tahun 2018 bahwa parpol wajib mengatakan cerita pertanggungjawaban penerimaan dan bayaran pemberian keuangan parpol yang semenjak dari APBN/APBD, paling lambat satu tanggal sehabis tahun taksiran Sudah Arahan itu diserahkan ke Badan Penyelidik Keuangan (BPK) Bagi parpol yang kesiangan mengatakan arahan pertanggungjawaban mengatasi batas waktu atau tidak menyerahkan sama sekali, dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi beraut tidak diberikan pemberian keuangan sampai laporan pertanggungjawaban terkabul dan diperiksa oleh BPK.